BUDAYA POLITIK

MATERI              :

A.       Budaya Politik

B.       Tipe-Tipe Budaya Politik yang Berkembang dalam Masyarakat Indonesia

C.       Sosialisasi Budaya Politik

D.       Budaya Politik Partisipan

Ringkasan Materi

A.      Budaya Politik

1.       Pengertian Budaya Politik

Setiap masyarakat dari suatu negara selalu memiliki budaya politik. Demikian juga individu-individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang senantiasa memiliki orientasi dan persepsi terhadap sistem politiknya.

Budaya yang berasal dari kata ‘buddhayah’ yang berarti akal, atau dapat juga didefinisikan secara terpisah yaitu dengan dua buah kata ‘budi’ dan ‘daya’ yang apabila digabungkan menghasilkan sintesa arti mendayakan budi, atau menggunakan akal budi tersebut. Bila melihat budaya dalam konteks politik hal ini menyangkut dengan sistem politik yang dianut suatu negara beserta segala unsur (pola bersikap & pola bertingkah laku) yang terdapat di dalamnya.

Budaya politik adalah salah satu komponen dalam sistem politik yang diinternasilasikan ke dalam kesadaran, perasaan dan evaluasi penduduknya. Budaya politik dapat dipandang sebagai landasan sistem politik yang memberi jiwa atau warna pada sistem  politik dan sekaligus memberikan arah pada peran-peran politik yang dilakukan oleh struktur politik.

Budaya politik merupakan perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa, atau negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan politik kenegaraan.  Beberapa pendapat para ahli tentang budaya politik adalah sebagai berikut :

TOKOH	Pengertian Budaya Politik
Gabriel A. Almond dan Sidney Verba	suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.
Samuel Beer	nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah
Larry Diamond	keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran masing-masing individu-individu dalam sistem itu.
Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell Jr.	suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan ketrampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola kecenderungan-kecenderungan khusus serta pola-pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Alan R Ball	suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.
Marbun	pandangan politik yang mempengaruhi sikap, orientasi dan pilihan politik seseorang
Mochtar Masoed, Colin Mac Andrews	sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pmerintahan negara dan politiknya.
Rusadi Suminta-pura	pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik

Pengertian budaya politik ini membawa pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu orientasi sistem dan orientasi individu. Sebagai sebuah sistem, organisasi politik hendaknya memiliki orientasi yang hendak mengupayakan kesejahteraan warga negara. Aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan pada adanya fenomena dalam masyarakat tertentu yang semakin mempertegas bahwa masyarakat secara keseluruhan tidak dapat terlepas dari orientasi individu. Artinya, hakikat politik sebenarnya bukan berorientasi pada individu pemegang kekuasaan dalam politik, melainkan kesejahteraan rakyat yang menjadi orientasinya.

Jadi, budaya politik menunjuk pada orientasi dari tingkah laku individu/ masyarakat terhadap sistem politik tertentu. Bila kita hubungan dengan budaya politik di Indonesia menunjukkan bahwa budaya bangsa Indonesia sangat majemuk, tetapi tekad untuk tetap bersatu dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika, artinya secara kultur kita majemuk, tetapi secara politik ingin bersatu, karena di dalam persatuan dapat memberikan tempat kepada kemajemukan itu.

Dalam kehidupan politik pada kenyataannya terdapat dua tingkat orientasi politik, yaitu tingkat individu dan tingkat masyarakat. Orientasi individu terdapat sistem politik dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu :

KOMPONEN	PENGERTIAN
Orientasi Kognitif	Suatu orientasi yang meliputi berbagai pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Hal ini berkaitan dengan aspek pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik.
Orientasi Afektif	Suatu orientasi yang menunjuk kepada aspek perasaan atau ikatan emosional seorang individu terhadap sistem politik.
Orientasi Evaluatif	Suatu orientasi yang berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik, selain itu juga menunjukkan pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik tentang kinerja sistem politik.

Dengan demikian, budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Teori tentang budaya politik merupakan salah satu bentuk teori yang dikembangkan dalam memahami sistem politik. Oleh karena itu, memahami konsep budaya politik setidaknya memiliki  dua manfaat yaitu:

a.       Mengetahui sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik yang akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapannya, dukungannya serta orientasinya terhadap sistem politik itu.

b.       Dengan memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik, maksud-maksud  individu melakukan kegiatannya  dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya  pergeseran politik dapat dimengerti

2.       Ciri-Ciri Budaya Politik

Konsep budaya politik pada hakikatnya berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) manusia yang merupakan dasar semua tindakan. Oleh karena itu, dalam menuju arah pembangunan dan modernisasi suatu masyarakat akan menempuh jalan yang berbeda antara satu masyarakat dengan yang lain dan itu terjadi karena peranan kebudayaan sebagai salah satu faktor. Budaya politik dapat membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik. Setiap masyarakat memiliki common sense yang bervarisi dari satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, yang berimplikasi pada perbedaan persepsi tentang kekuasaan, partisipasi, pengawasan (control) sosial, serta kritik masyarakat.

Pada masyarakat politik, interaksi setiap individu maupun kelompok memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

BENTUK AKTIVITAS	URAIAN / KETERANGAN
Perilaku Politik (Political Behavior)	Perilaku politik dapat dinyatakan sebagai keseluruhan tingkah laku aktor politik dan warganegara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah, dan antara kelompok masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik.
Budaya Politik (Political Culture)	Budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang khas warganegara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warganegara yang ada di dalam sistem itu.
Kelompok Kepen-tingan (Interest Group)	Kelompok atau organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung, meskipun mungkin pemimpin-pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik berdasar pemilihan umum.
Kelompok Pene-kan (Pressure Group)	Kelompok yang dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah. Adapun cara yang dipergunakan dapat melalui persuasi, propaganda, atau cara-cara lain yang dipandang lebih efektif.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses politik biasanya memilih tindakan-tindakan tertentu yang berbeda satu sama lain. Tindakan-tindakan tersebut biasanya sangat khas dan dimaksudkan untuk memperjuangkan kepentingannya. Secara umum, tindakan tersebut tercermin melalui perilaku politik,. Agar kepentingan seseorang atau suatu kelompok dapat diketahui oleh pihak lain dan dijadikan sebagai pokok bahasan, maka diperlukan adanya komunikasi politik.

3.       Macam-Macam Budaya Politik

Dari pemahaman konsep tentang budaya politik dan hubungannya dengan sistem politik, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :

BUDAYA POLITIK	KETERANGAN
Budaya politik parokial (parochial political culture)	Budaya politik ini terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit, terdapat dalam masyarakat yang tradisional dan sederhana, tidak ada peran politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri, masyarakatnya cenderung tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik yang luas, kecuali dalam batas-batas tertentu diselitar tempat tinggal, disebabkan oleh faktor kognitif (rendahnya tingkat pendidikan) Ciri-cirinya, antara lain ; -          apatis, -          pengetahuannya tentang politik rendah, -          kesadaran berpolitiknya rendah, serta -          tidak peduli dan menarik diri dari kehidupan politik.
Budaya politik kaula (subject political culture)	Budaya politik ini menunjuk pada orang-orang yang secara aktif patuh kepada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik atapun memberikan suara dalam pemilihan, masyarakatnya sudah mempunyai minat, perhatian, kesadaran, terhadap sistem sebagai keseluruhan, masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya), tetapi masih bersifat pasif. Orientasinya mengembangkan pranata-pranata demokrasi lebih bersifat efektif dan normatif daripada kognitif. Ciri-ciri budaya politik ini antara lain; -          memiliki pengetahuan politik cukup -          partisipasi politik minim -          kesadaran berpolitik rendah.
Budaya politik partisipan (participant political culture)	Budaya politik ini merupakan suatu bentuk budaya politik dimana anggota masyarakat cenderungh diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem secara keseluruhan dan terhadap struktur dan poroses politik secara administrasi. Budaya politik ini ditandai adanya kesadaran bahwa dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, warganegaranya tidak hanya diorientasikan terhadap partisipasi aktif dalam, tetapi juga sebagai subyek dimana hukum dan kekuasaaan serta kelompok utama lebih beragam. Ciri-ciri, antara lain ; -          pengetahuan politik tinggi -          kesadaran politik tinggi -          partisipasi politik aktif, -          kontrol politik aktif.

Dalam budaya politik, birokrasi pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga kini masih belum bergeser dari paradigma kekuatan, bukan pelayanan. Dalam paradigma kekuasaan terkandung hak-hak untuk mengatur, untuk itu mereka memperoleh sesuatu dari mereka yang diatur. Rakyat sebagai pihak yang dikuasai, bukan yang menguasai. Oleh karena itu, rakyat harus memberikan sesuatu kepada penguasa agar dapat melayaninya. Fenomena sosial menunjukkan betapa rakyat dibuat sibuk oleh aparat pemerintah untuk upacara penyambutan presiden, sebagai penguasa tertinggi di negeri ini yang berkunjung ke daerah kekuasaannya. Demikian pula ketika para petinggi pemerintahan lain berkunjung, pengadaan acara-acara seremonial, dan pengagungan simbol-simbol menjadi momen penting yang menghabiskan banyak dana yang sebenarnya kurang bermanfaat. Hal ini menunjukkan upaya rakyat untuk menghormati pemerintah/atasan agar mereka tetap mendapat pelayanan. Padahal secara esensial, pelayanan menjadi tugas yang diemban oleh pemerintah.

Affan Gaffar mengemukakan bahwa budaya politik masyarakat Indonesia terbagi menjadi tiga; hierarkhi tegas, patronage (patronclient), dan neo-patrimonialistik.

BUDAYA POLITIK	KETERANGAN
Hierarkhi yang tegas	memilahkan dengan mengambil jarak antara pemegang kekuasaan dengan rakyat sehingga kalangan birokrat sering menampakkan diri dengan self-image yang bersifat benevolent. Seolah-olah mereka sebagai kelompok pemurah, baik hati dan pelindung rakyat, sehingga ada tuntutan rakyat harus patuh, tunduk, dan setia pada penguasa. Perlawanan terhadap penguasa akan menjadi ancaman bagi rakyat. Lebih tragis lagi, suatu upaya untuk melindungi hak mereka sendiri pun diartikan sebagai perlawanan pula.
Budaya politik patronage	sebagai budaya yang paling menonjol di Indonesia. Pola hubungan dalam budaya politik patronage ini bersifat individual, yakni antara si patron dan si client, majikan dan pembantu, atasan dan bawahan. Antara keduanya terjadi interaksi yang bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan kekuasaan, kedudukan, jabatan dengan tenaga, dukungan, materi, dan loyalitas. Budaya politik ini menjadi salah satu penyebab maraknya praktik KKN dan ketidakadilan dalam masyarakat.
Budaya neo-patrimonialistik	negara memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik, seperti birokrasi di samping juga memperlihatkan atribut yang bersifat patrimonialistik

4.       Faktor Penyebab Berkembangnya Budaya Politik di Daerah

Perkembangan  budaya politik pada tingkat daerah lebih didominasi oleh pemikiran dan tingkah laku politik pada budaya politik yang telah matang. Pada tingkat nasional yang lebih menonjol adalah interaksi antar sub budaya politik, di tingkat daerah peranan budaya pilitik nasional masih sangat kuat. Kenyataan ini mengakibatkan terjadinya peningkatan dan percepatan interaksi antar sub budaya politik, yang dengan sendirinya akan menimbulkan dampak pada proses pembentukan budaya politik nasional.

Sehubungan dengan adanya proses pembentukan budaya politik nasional, terdapat beberapa unsur yang berpengaruh, yaitu :

a.   Unsur sub budaya politik yang berbentuk ”budaya politik asal” yaitu budaya politik yang dimiliki seseorang atau suatu masyarakat, atau budaya politik yang telah tumbuh dan berkembang dalam dirinya sesuai dengan latarbelakang lingkungannya (kesetiaan primordial).

b.  Aneka rupa sub budaya politik yang berasal dari luar lingkungan tempat budaya asal itu berada. Dalam interaksi antar budaya politik asal dengan budaya politik dari luar, telah berlangsung suatu proses akulturasi budaya politik yang saling mempengaruhi.

c.   Budaya politik nasional itu sendiri.   Peranan  budaya  politik  nasional  tergantung  pada tahap yang telah ditempuh dalam proses pembentukannya. Pertumbuhan budaya politik nasional memiliki tiga tahap yaitu budaya politik nasional yang sedang dalam proses pembentukannya, telah mengalami proses pematangan, sudah mapan.

Perkembangan-perkembangan pada tingkat sub budaya politik menunjukkan bahwa pada umumnya budaya politik daerah telah menerima pengaruh yang besar dari dua faktor dominan yang ada dalam kehidupan masuyarakat Indonesia. Kedua faktor tersebut adalah sistem kultural (adat istiadat) dan sistem kepercayaan (agama). Oleh sebab itulah sistem kultural masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh luar. Pertemuan antara adat dan agama telah mematangkan sub budaya politik di Indonesia.

Disamping itu, proses pematangan budaya politik di tingkat daerah adalah adanya pengakuan atau kesepakatan atas nilai-nilai yang ada dalam masyarakat masing-masing. Dengan demikian, yang telah mewarnai perkembangan kebanyakan sub budaya politik adalah keserasian antar aspek-aspek budaya politik masyarakat dengan struktur politiknya. Walaupun juga diakui di tingkat daerah sudah pasti bahwa masyarakat di daerah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor negatif, yang dapat berakibat negatif seperti konflik. Dalam manifestasinya, konflik dapat memotivasi munculnya pelanggaran-pelanggaran yang dapat berujung pada pembangkangan-pembangkangan, baik secara individu, kelompok terhadap yang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

5.       Perkembangan Budaya Politik

Cara-cara berpolitik yang berkembang dalam masyarakat tidak akan terlepas dari masalah ideologi dan masalah politik. Hal itu tergabung pada pandangan hidup rakyat dan negaranya, serta dasar negaranya. Ideologi politik akan mempengaruhi sikap politik dari suatu negara dan rekannya. Berbagai sikap politik yang bermacam-macam akan mempengaruhi sikap hidup rakyatnya. Sikap tersebut antara lain :

SIKAP-SIKAP	PENGERTIAN
radikal	sikap seseorang yang menghendaki perubahan terhadap sesuatu yang ada secara cepat. Sikap radikal menghendaki perubahan semua tatanan atau semua aspek kehidupan masyarakat sampai ke akar-akarnya, dan jika perlu dengan kekerasan.
politik status quo	mereka yang berusaha mempertahankan staus quo dan mendukung sistem itu secara utuh, sekaligus pelakunya. Merekalah yang sebenarnya terhanyut dalam kenikmatan penguasaan asas ekonomi, politik, hukum, sosial dan lain sebagainya.
Status quo	suatu sikap dari suatu rezim yang berkuasa apabila terjadi peralihan kekuasaan agar tetap dalam satu rezim itu, dan berusaha tidak ada perubahan dengan maksud agar kesalahan-kesalahan rezim itu dapat terungkap.
Konservatif	sikap yang dipertahankan oleh rezimnya agar kelompok itu tidak terusik dalam kehidupannya dan terhormat dalam masyarakat dan bangsanya, serta seolah-olah semua keberhasilan yang dicapai merupakan perjuangan rezimnya serta tidak ada kekuatan lain yang mampu melaksanakan pemerintahan.
politik moderat	sikap menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem atau berkecenderungan perilaku ke arah dimensi atau tengah jalan. Pandangannya cukup dan mampu mempertimbangkan pandangan pihak lain.

6.       Budaya Politik yang Berkembang di Masyarakat

Apabila pelaksanaan sosialisasi politik dapat dilaksanakan dengan baik melalui berbagai sarana yang ada, maka masyarakat dalam kehidupan politik kenegaraan sebagai satu sistem akan lahir dan berkembang  budaya politiknya secara proporsional, jujur dan adil, serta bertanggung jawab.  Ini berarti, tanggung jawab masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya, yaitu bagaimana dirinya mampu berperan dan berpartisipasi dalam kehidupan politik kenegaraan atas dasar kesadaran politik yang baik dan tinggi.  Tolok ukur keberhasilan sosialisasi politik terletak pada sejauh mana pendidikan politik yang telah dilakukan, sehingga menghasilkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya politik ”etis’ dan ”normatif’ dalam mewujudkan partisipasi politiknya.

Melalui pendidikan politik, kader-kader anggota partai politik tersebut diharapkan akan memperoleh manfaat atau kegunaan, sebagai berikut :

a.  Dapat memperluas pemahaman, penghayatan dan wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis.

b.    Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan berbudaya politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.  Lebih  meningkatkan  kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran  aktif  dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan.

Sasaran pendidikan politik adalah orang dewasa, dan lebih diutamakan generasi muda yang memiliki potensi sebagai generasi penerus bangsa. Adapun potensi-potensi yang dimiliki oleh generasi muda, antara lain :

a.       Memiliki idealisme dan daya kritis.

b.       Memiliki dinamika dan kreativitas.

c.       Berani mengambil resiko.

d.       Bersifat optimis dan memiliki semangat yang tinggi.

e.       Memiliki sikap kemandirian dan disiplin murni (self discipline).

f.         Patriotisme dan terpelajar.

g.       Fisik (jasmani) kuat dan jumlahnya banyak.

h.       Mempunyai sikap kesatria.

i.         Memiliki kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi.

B.      Tipe-Tipe Budaya Politik yang Berkembang dalam Masyarakat Indonesia

1.       Tipe-Tipe Budaya Politik di Indonesia

Nazaruddin Sjamsudin menyebutkan bahwa dalam sebuah budaya politik, ciri utama yang menjadi identitas adalah nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh masyarakat atau bangsa secara keseluruhan. Oleh karena bersifat menonjol, diakui oleh masyarakat, dan dijadikan sebagai identitas, serta ciri utama itu menjadi simbul. Bagi Indonesia, simbul yang kita miliki adalah Bhinneka Tunggal Ika, dalam budaya ini ada dua nilai yaitu toleransi dan tenggang rasa.

Berkaitan dengan budaya politik Indonesia ada beberapa pendapat para ahli antara lain :

TOKOH	BUDAYA POLITIK YANG DOMINAN DI INDONESIA
Herbert Feith (Australia)	·      aristokrasi Jawa ·      wiraswasta Islam.
Clifford Greertz (Amerika Serikat)	·      santri, ·      abangan ·      priyayi.
Hildred Greertz  (Amerika Serikat)	·      petani pedalaman Jawa dan Bali, ·      masyarakat Islam pantai ·      masyarakat pegunungan

Sementara itu, Mochtar Masoed dan Calin Mac Andrews, menyebutkan ada tiga model kebudayaan politik berdasarkan proporsi ketiga tipe budaya politik sebagaimana disebutkan oleh Almond, yaitu :

MODEL KEBUDAYAAN	KETERANGAN
Masyarakat de-mokratis indus-trial	Dalam sistem ini jumlah partisipan mencapai 40-60% dari penduduk dewasa. Mereka terdiri atas para aktivis politik dan para peminat politik yang kritis mendisukusikan masalah-masalah kemasyarakatan dan pemerintahan. Mereka adalah kelompok-kelompok pendesak yang mengusulkan kebijakan-kebijakan baru untuk melindungi kepentingan khusus mereka. Sementara, jumlah yang berbudaya politik subyek kurang lebih 30 %, sedangkan parakial kira-kira 10 %.
Masyarakat de-ngan sistem politik otoriter	Dalam sistem ini sebagain besar rakyat hanya menjadi subyek yang pasif. Mereka mengakui pemerintah dan tunduk pada hukumnya, tetapi tidak melibatkan diri dalam urusan pemerintahan. Sebagain kecil rakyat lainnya berbudaya politik partisipan dan parakial. Kelompok partisipan berasal dari mahasiswa dan kaum intelektual, pengusaha dan tuan tanah. Mereka menentang dan bahkan memprotes sistem politik yang ada. Sementara kaum parakial yang sedikit sekali kontaknya terhadap sistem politik terdiri dari petani dan buruh tani yang hidup dan bekerja di perkebunan-perkebunan.
Sistem demo-kratis praindus-trial	Dalam sistem ini sebagian besar warganegaranya menganut budaya politik parakial. Mereka hidup di pedesaan dan buta huruf. Pengetahuan dan keterlibatannya mereka dalam kehidupan politik sangat kecil. Sementara itu, kelompok partisipan sangat sedikit jumlahnya, biasanya berasal dari professional terpelajar, usahawan, dan tuan tanah. Demikian pula proporsi jumlah pendukung budaya politik subyek juga relatif kecil.

Affan Gaffar menyatakan sangat sulit mengidentifikasi wujud budaya politik Indonesia,  yang dapat dilakukan adalah menggambarkan pola budaya politik dominan yang berasal dari kelompok etnis dominan, yaitu kelompok etnis Jawa. Budaya ini sangat mewarnai sikap, perilaku, dan orientasi politik kalangan elit politik Indonesia. Affan Gaffar menyebutkan bahwa budaya politik Indonesia memiliki tiga ciri dominan, yaitu :

ciri dominan	KETERANGAN
Hierarki yang tegas/ ketat	Masyarakat Jawa bersifat hierarki, stratifikasi sosial ini nampak adanya pemilahan tegas antara penguasa dan rakyat. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial tercermin pada cara penguasa memandang rakyat. Mereka cenderung melihat dirinya sebagai pamong/ guru/ pendidik bagi rakyat mereka juga mencitrakan dirinya sebagai kelompok yang pemurah, baik hati, dan pelindung, namun sebaliknya dia merendahkan rakyatnya. Implikasi negatif lainnya, terlihat dalam menentukan kebijakan politik yang hanya dilakukan oleh pemerintah atau penguasa tanpa melibatkan rakyat, kadang rakyat dalam pelaksanaannnya ndiwajibkan untuk berpartisipasi lama menyukseskan kebijakan politik tersebut. Oleh karena itu, orientasi hierarki lebih baik diganti dengan orientasi kerakyatan.
Kecenderungan Patronage	Pola hubungan ini berisfat individu, antara dua individu yaitu patron dan client, terjadi interaksi timbal balik dengan memperturkan sumber daya yang dimiliki masiong-masing. Patron memiliki sumber daya yang berupa kekuasaan, jabatan, perlindungan, perhatian, dan harta kekayaan, sedangkan client memiliki sumber daya berupa tenaga, dukungan dan kesetiaan.
Kecenderungan Neo patrimoni-alistik	Meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik seperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial. Max Weber mengatakan negara patrimonialistik memiliki sejumlah karakter, antara lain; a)   Kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya. b)   Kebijakan seringkali bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik c)   Rule of Law bersifat skunder jika dibandiungkan kekuasaan penguasa (rule of man). d)   Penguasa politik sering kali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan politik.

2.       Tipe Budaya Politik yang Berkembang dalam Masyarakat Indonesia

Perilaku politik manusia di Indonesia masih memiliki corak yang menjadikannya sulit untuk menerapkan demokrasi yang murni, yaitu :

a.  Golongan elite strategis yakni kecenderungan untuk memaksakan subjektifisme mereka agar menjadi objektifisme, sikap seperti ini biasanya melahirkan sikap mental yang otoriter totaliter.

b.     Anggota masyarakat biasa, bersifat emosional-primordial. 

Sebagaimana telah disebutkan di atas, budaya politik merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang melekat di dalam diri individu, yang menjadi dasar bagi cara pandang, sikap, maupun tingkah laku individu itu sendiri. Akibatnya, budaya politik dapat berkembang, berubah ataupun tetap. Kemungkinan besar budaya politik memang akan cenderung untuk terus berkembang atau berubah. Akan tetapi hal ini amat tergantung pada sosialisasi politik, karena sosialisasi politik merupakan proses pewarisan nilai dan norma politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Misalnya pada masa Orde Baru, budaya politik dapat dipertahankan. Ketika itu, warganegara telah mengalami sosialisasi politik sejak kecil. Contohnya adalah dengan diadakannya penataran P4 sejak SLTP, SLTA, dan bahkan Perguruan Tinggi.

Sebagai salah satu bagian dari kebudayaan suatu negara, budaya politik merupakan satu diantara banyaknya jenis lingkungan yang mengelilingi, mempengaruhi, dan bahkan menekan sistem politik. Di dalam budaya politik sendiri berinteraksi sejumlah sistem antara lain sistem ekologi, sistem sosial, dan system kepribadian yang tergolong dalam kategori lingkungan dalam masyarakat, maupun lingkungan luar masyarakat, yang merupakan hasil kontak sistem politik dengan dunia luar. Secara tidak langsung, budaya politik merupakan yang paling dianggap intens dan mendasari sistem politik Indonesia

Sistem budaya Indonesia memiliki banyaknya sub-budaya politik karena banyaknya budaya daerah yang muncul dalam sistem budaya Indonesia. Masing-masing sub-budaya politik tersebut memiliki jarak yang berbeda dengan struktur politik. Kondisi perbedaan ini kemudian turut diperbesar oleh letak geografis yang dimiliki oleh Indonesia. Berbagai kondisi ini kemudian melahirkan pluralitas budaya politik Indonesia

Rahman (1998) juga menyebutkan bahwa bentuk budaya politik Indonesia merupakan sub-budaya atau budaya sub-nasional yang dibawa oleh pelaku-pelaku politik hingga terjadi interaksi, kerjasama dan persaingan antar sub-budaya politik itu. Interaksi dan pertemuan-pertemuan antar sub-budaya politik itulah, yang melatarbelakangi tingkah laku aktor politik yang terlihat dalam pentas panggung politik nasional kini.

Budaya politik juga dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

SUDUT PANDANG	KETERANGAN
Nasional	Pada sudut pandang ini, bentuk budaya politik amat sukar untuk diketahui. Contohnya adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai budaya politik nasional pada masa Orde Baru. Budaya politik Pancasila sendiri memiliki ukuran berupa musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah nasional dan juga tidak diperkenankannya oposisi. Budaya politik nasional juga dipengaruhi oleh budaya daerahsemisal rembug desa yang ada di desa-desa di Jawa
Bagian	Pada sudut pandang ini, karena lebih spesifik, maka budaya politik lebih dapat terwujud, dan dapat dilihat pengaruhnya terhadap system politik Indonesia.

Sementara itu, untuk dapat melihat cara pandang budaya politik bagian, dapat dikaitkan dengan struktur sosial, baik secara vertikal maupun horisontal.

CARA PANDANG	KETERANGAN
Vertikal	Secara vertikal dapat dilakukan dengan melihat budaya politik elit atau penguasa dan budaya politik massa atau yang dikuasai, yaitu dengan melihat suku bangsa, agama, ataupun ras mereka.
Horisontal	Secara horisontal dapat dilakukan dengan melihat Suku bangsa, agama, dan juga ras yang menonjol pengaruhnya di dalam sistem politik Indonesia. Misalnya dengan melihat perbedaan budaya politik Jawa dan Non-Jawa, budaya politik Islam dan Non-Islam atau Nasionalis, dan juga budaya politik ras Tionghoa dan Asli.

Sekurangnya, terdapat tiga kelompok yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap sistem politik Indonesia:

KELOMPOK	KETERANGAN
Agama	Kelompok agama yang berpengaruh terhadap sistem politik Indonesiaadalah Islam sebagai agama dari mayoritas penduduk. Kelompok ini bahkan telah berperan pada saat pembentukan UUD 1945, yaitu adanya golongan agama Islam dalam BPUPKI yang berhasil mempengaruhi Pancasila melalui Piagam Jakarta, antara lain: melalui Sila Pertama: …, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dan juga Pasal 6 yang berbunyi: Presiden …, juga beragama Islam. Selanjutnya, pada awal kemerdekaan juga muncul kefanatikan agama sehingga menimbulkan pemberontakan. Contohnya adalah Pemberontakan DI/TII, yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Sedangkan pada masa Orde Baru, terjadi pemberontakan yang tumpang tindih dengan kepentingan lain. Misalnya adalan Peristiwa Tanjung Priok, Pembajakan Woyla, Peledakan BCA, dan lain sebagainya. Juga pada masa pasca-Orde Baru, masih terdapat kelompok Islam dalam parlemen yang memperjuangkan isi dari Piagam Jakarta.
Suku bangsa	Kelompok ini didominasi oleh suku Jawa karena suku ini memiliki banyak populasi. Tercatat sekurangnya 83,8 juta jiwa pada tahun 2000, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun 1,58%. Pada masa lalu, penempatan jabatan politik kabinet tidak semata-mata dilihat dari faktor partai politiknya tetapi juga dari sukunya, meskipun hal ini mempunyai pengaruh negatif. Contohnya pada tahun 1960-an, dari menteri hingga aparat bawahan di Departemen Agama diduduki oleh suku bangsa tertentu karena suku bangsa tersebut dianggap memiliki keyakinan kuat pada agamanya. Tetapi hal ini mulai berkurang ketika profesionalisme lebih dipentingkan.
Ras	Pada masa lalu didominasi oleh ras Tionghoa. Hal ini misalnya terlihat dari pengelompokan masyarakat yang dilakukan oleh Van Vallenhoven, yaitu Belanda, Timur Jauh, dan Pribumi. Ras Tionghoa menjadi golongan yang kuat sejak Orde Lama karena adanya jabatan struktural politik yang dipegang oleh ras Tionghoa. Bahkan ras Tionghoa dimanfaatkan untuk menarik pajak oleh pemerintah. Selain itu, ras Tionghoa juga memiliki sumber daya ekonomi yang lebih baik dibandingkan pribumi. Namun, setelah G30S/PKI yang diduga disponsori oleh Republik Rakyat Cina, biarpun ada kesempatan politik, banyak ras Tionghoa yang memilih terjun ke bidang ekonomi. Selanjutnya pada masa pasca-Orde Baru, sebagian kecil dari mereka terjun ke politik (seperti membentuk Partai Bhinneka Tunggal Ika) dan diperbolehkannya kebudayaan Cina dalam kehidupan sehari-hari (pertunjukan barongsai ataupun media massa yang berbahasa Cina).

Proses pematangan budaya politik Indonesia pada dasarnya melibatkan suatu tahap untuk menserasikan antara sub-budaya politik, yang berupa sekian banyak subbudaya politik dengan struktur politik nasional. Interaksi kadangkala tidak dapat seimbang karena pada proses pematangan dari aspek-aspek budaya daerah yang telah cukup matang dan ada kesesuaian dengan struktur politik nasional.

Perkembangan tipe budaya politik pada dasarnya sejalan dengan perkembangan sistem politik yang berlaku pada suatu negara.  Budaya politik yang dominan, tampaknya sebagai ramuan dinamis antara falsafah konserfatif, seperti integrasionalisme dan paternalisme.  Falsafah integrasionalisme menujuk pada, sistem pengorganisasian negara integralistik merupakan bentuk yang paling sesuai dengan ”karakter nasional yang otentik” dari bangsa Indonesia. Salah satu inti pemikiran faham integralistik, adalah melihat negara sebagai suatu kesatuan organik, seperti halnya kesatuan antara anggota-anggota sebuah keluarga.  Yang ditekankan adalah kesatuan antara pemimpin dan yang dipimpin.  Pemimpinlah yang memegang kedaulatan rakyat yang dipimpinnya, karena pemimpin dan yang dipimpin merupakan satu kesatuan. 

Falsafah integralistik, diterapkan pada masa kekuasaan Presiden Soeharto, untuk melakukan konsolidasi kekuasaan, serta membangun kekuasaan authoritarian statecorporatism Orde Baru yang dikemas dalam demokrasi Pancasila.  Demokrasi Pancasila, yang selama kekuasaan Presiden Soekarno telah diberi konotasi revolusioner, dan pada masa kekuasaan Soeharto diberi interpretasi yang menonjolkan faham integralistik.  Ideologi Pancasila selama era kepemimpinan Soeharto menunjang ideologi developmentalisme yang dikembangkan Orde Baru. Masa pemerintahan Orde baru, menerapkan falsafah integralistik dengan merumuskan ”Pers Pancasila”, yang pada intinya menempatkan pers bukan sebagai entitas yang otonom dan terpisah dari negara, melainkan sebagai bagian dari suatu kesatuan di bawah negara. Hal tersebut diterjemahkan dalam praktik budaya politik melalui berbagai ketentuan perundang-undangan yang secara langsung mempengaruhi praktik keseharian di sektor media, dan juga karakteristik teks (isi) media yang diproduksi selama masa Orde Baru berkuasa.

Budaya politik yang mempengaruhi sektor industri media bukan hanya budaya politik yang diproduksi dan dipelihara oleh penguasa negara belaka, melainkan juga budaya paternalisme/ patriarki sebagai elemen budaya jawa yang paling dominan di tanah air.  Budaya yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi subordinasi tersebut telah mendorong para jurnalis wanita ke dalam keharusan menjalankan peran ganda (sebagai jurnalis dan ibu rumah tangga), sehingga membatasi gerak mereka dalam pekerjaan jurnalistik dibandingkan dengan kaum laki-laki.  Di lain sisi, kuatnya budaya politik paternalistik tersebut, menyebabkan profesi jurnalistik seorang perempuan juga bisa membatasi kehidupan pribadinya, seperti kesulitan dalam menemukan suami yang ”mau memahami profesi istrinya sebagai wartawan”. Budaya paternalistik, semacam itu juga dimanfaatkan pemerintahan Orde Baru untuk membuat kebijakan gender yang dinilai bisa memperkuat sistem integralistik-developmentalis. 

3.       Dampak Perkembangan Tipe Politik Sesuai dengan Perkembangan Sistem Politik Yang Berlaku

Macam-macam sistem politik banyak diperkenalkan oleh para ilmuan. Adapun macam sistem politik yang dikenal di dunia antara lain, sebagai berikut :

Macam-macam sistem politik	Meliputi sistem politik :
1.   Tradisional	·      Patriachal ·      Patrimonial ·      Feodal
2.   Antara tradisional dan modern	Kerajaan birokrasi
3.   Modern	·      Demokrasi ·      kediktatoran (otoriter dan totaliter)

Menurut F.W. Riggs, ada empat institusi utama dalam sistem politik yaitu eksekutif, birokrasi, legislatif, dan partai politik. Berdasarkan empat institusi tersebut, F.W. Riggs mengemukakan bahwa ada enam tipe atau macam sistem politik, yaitu :

SISTEM POLITIK	ciri-ciri sistem politik
1.   asepali	tidak memiliki eksekutif, birokrasi, legislatif, dan sistem kepartaian.
2.   proseli	memiliki eksekutif, tetapi tidak memiliki birokrasi, legilatif, dan sistem kepartaian.
3.   ortosepali	memiliki eksekutif dan birokrasi tetapi tidak memiliki legislatif dan sistem kepartaian.
4.   heterosepali	memiliki eksekutif, birokrasi, dan legislatif, tetapi tidak memiliki sistem kepartaian.
5.   metasepali	memiliki eksekutif, birokrasi, legislatif, dan sistem kepartaian.
6.   suprasepali	memiliki erksekutif, birokrasi, legislatif, dan sistem kepartaian, serta lembaga lainnya.

Di negara-negara berkembang khususnya Indonesia, masyarakat yang hidup di pedesaan dan yang di perkotaan menuntut penanganan sungguh-sungguh dari aparat pemerintah atau penguasa setempat.  Masyarakat pedesaan yang secara kuantitatif jauh lebih besar, sangat minim dalam hal kesadaran berpolitik, sehingga berdampak pada kehidupan politik nasional.  Salah satu faktor penyebabnya yang paling dominan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di pedesaan, dan kalaupun ada jumlahnya relatif terbatas. Kondisi semacam ini jelas akan berpengaruh terhadap kemajuan  pembangunan nasional di segala bidang. 

C.      Sosialisasi Budaya Politik

1.       Makna Sosialisasi Kesadaran Politik

Sosialisasi politik merupakan konsep yang diperkenalkan oleh seorang sarjana Amerika Robert Hyman pada tahun 1950-an. Menurut Hyman, sosialisasi politik adalah suatu proses penyerapan nilai dari lingkungan sistem politik ataupun masyarakat terhadap individu atau terhadap masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini muncul ketika para ilmuwan politik menyadari bahwa pewarisan nilai dan kepentingan serta prilaku politik selalu terjadi dan merupakan satu proses yang penting artinya dalam kehidupan politik. Kaitan antara sosialisasi politik dan sistem politik dijelaskan oleh David Easton dan Janck Dennis. Keduanya mengemukakan bahwa tujuan sosialisasi politik adalah untuk memantapkan sistem politik itu sendiri. Dengan diserapnya nilai-nilai politik atau orientasi-orientasi politik dari suatu sistem politik, maka diharapkan bahwa warganegara mempunyai seperangkat pengetahuan atau seperangkat nilai yang diperlukan untuk mendukung terpeliharanya sistem politik .

Sosialisasi politik merupakan satu konsep yang menentukan prilaku politik masyarakat. Dalam banyak masyarakat, pelestarian norma dan sikap politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya sangat penting artinya bagi tegak berdirinya satu kekuatan politik (partai). Sosialisasi yang baik dianggap dapat meningkatkan stabilitas politik. Proses sosialisasi politik ini dapat terjadi karena pendidikan politik yang sering diadakan.

Secara umum, sosialisasi melalui tiga buah proses, yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif. Kognitif adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan. Sedangkan ketika pikiran seseorang terpengaruhi oleh pengetahuan yang diperolehnya merupakan penjelasan dari afektif. Sedangkan ketika telah memasuki proses penilaian maka telah berada pada proses yang terakhir, yaitu evaluatif.

Pengertian sosialisasi politik diugkapkan oleh berapa ahli, diantaranya :

TOKOH	SOSIALISASI POLITIK MERUPAKAN :
Gabriel Almond	proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patakon-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.
Kenneth P Langton	cara bagaimana masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya. Hal ini dilakukan dengan memberikan penekanan pada cara masyarakat dalam meneruskan kebudayaan politiknya.
Ramlan Surbakti	proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.
Irwin L. Child	Segenap proses dimana individu, yang dilahirkan dengan banyak sekali potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjdi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai standar-standar dari kelompoknya.
David F. Aberle	pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek-aspek tingkah laku yang menanamkan kepada individu-individu, ketrampilan-ketrampilan, motif-motif, dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasikan sepanjang kepentingan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.
Ricard E. Dawson	suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru dan sarana-sarana sosialisasi politik lainnya kepada warganegara baru dan mereka yang menginjak dewasa.

Jadi sosialiasi politik adalah suatu proses untuk memasyarakatkan nilai-niali atau budaya politik kepada masyarakat. Sosialisasi politik harus dilakukan terus menerus selama hidup seseorang.

Sosialisasi merupakan proses induksi ke dalam kultur politik yang sama. Proses sosialisasi adalah proses seseorang mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan tingkah laku masyarakat. Dalam bahasa yang berbeda, sosialisasi politik merupakan proses sosial pewarisan nilai dan pembentukan prilaku politik melalui agen-agen politik dan berjalan sepanjang hidup seseorang (Bau, 2003: 38).

Ranney (1996) juga menyebutkan tahapan sosialisasi politik. Tahapan-tahapan tersebut antara lain : pengenalan nilai dan pola tingkah laku politik, melakukan seleksi dan pemantapan nilai dan pola tingkah laku politik, dan akhirnya institusionalisasi nilai dan pola tingkah laku politik. Kemudian pertemuan antara institusionalisasi dengan institusionalisasi lainnya disebut dengan budaya politik. Budaya politik amat tergantung kepada sosialisasi politik karena sosialisasi politik dapat mempertahankan budaya politik.

Bau (2003) menyebutkan bahwa keluarga dan sistem pendidikan merupakan dua institusi yang sangat penting dalam proses sosialisasi politik disamping partai politik sendiri, juga peer groups, media massa, kelompok terorganisir, kelompok informal, atau individu yang berpengaruh juga merupakan agen sosialisasi politik yang baik.

2.       Mekanisme Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

Dalam upaya pengembangan politik, sosialisasi politik sangat penting karena dapat membentuk dan mentransmisikan budaya politik suatu bangsa, selain itu juga dapat memelihara budaya politik suatu negara dalam peyampaian budaya politik dari suatu generasi ke generasi berikutnya, serta dapat mengubah budaya politik.

Untuk dapat membentuk, mentrasmisisikan, memelihara, dan mengubah nilai, sikap, pandangan maupun keyakinan politik diperlukan sarana-sarana dan agen-agen penunjang sosialisasi politik. Sarana-sarana dan agen-agen tersebut, antara lain :

SARANA DAN AGEN	KETERANGAN
Keluarga	Keluarga merupakan lembaga atau kelompok sosial paling awal dijumpai oleh seorang anak (individu).  Nilai, sikap, kaidah yang diperkenalkan kepada anak tidak secara eksplisit mengenai masalah politik, namun dalam keluarga yang demokratis anak akan lebih banyak mendapat kebebasan, sedangkan di dalam keluarga yang demokratis anak akan lebih banyak tertekan. Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif adalah keluarga.  Dalam keluarga, orang tua dan anak sering melakukan obrolan ringan tentang segala hal menyangkut politik, sehingga tanpa disadari terjadi transper pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh si anak.
Sekolah	Di sekolah, melalui pelajaran Civics Education (Pendidikan Kewarganegaraan), siswa dan gurunya saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik dan praktis. Dengan demikian, siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis. Pemilihan sekolah sebagai sarana sosialisasi politik di dasarkan pada pertimbangan bahwa : a)   Sekolah sebagai media pembelajaran politik yang dinamis b)   Pelajar sebagai pemilih rasional dan kritis c)   Potensi pelajar sebagai pelopor di tengah masyarakat d)   Jumlah pelajar yang akan memilih cukup signifikan
Kelompok Ber-main	Seorang individu atau seseorang akan tertarik kepada masalah politik, apabila teman-temannya dalam kelompok itu tertarik kepada masalah politik.
Pekerjaan	Organisasi yang dibentuk  atas dasar pekerjaan dapat berfungsi sebagai saluran informasi tentang hal yang menyangkut masalah politik dengan jelas, atau paling tidak akan mempunyai pengaruh apabila yang bersangkutan terjun secara aktif di dalam organisasi politik.
Media Massa	Melalui media massa masyarakat dapat memperoleh informasi politik, dimana media massa dapat mempengaruhi sikap dan keyakinan politik  maupun ideologi seseorang.
Kontak Politik Langsung (Partai Politik)	Selain melalui sarana keluarga, sekolah, dan partai politik, sosialisasi politik juga dapat dilakukan melalui peristiwa sejarah yang telah berlangsung (pengalaman tokoh-tokoh politik yang telah tiada).  Melalui berbagai seminar, dialog, debat, dan sebagainya yang disiarkan ke masyarakat, tokoh-tokoh politik juga secara tidak langsung melakukan sosialisasi politik.

3.       Fungsi dan Peranan Partai Politik

a.      Pengertian Politik

Pengertian politik menurut etimologi, kata “politik” dapat berupa pernyataan seperti berikut ini  :

1)       Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (sistem pemerintahan/ dasar pemerintahan).

2)       Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap orang lain.

3)       Cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah.

Berikut disajikan beberapa pengertian politik dari para ilmuwan, antara lain sebagai berikut :

TOKOH	PENGERTIAN POLITIK
Harol Laswell	masalah apa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana.
Mr. Willem Zeven Berger	dihubungkan dengan dua hal, yaitu seni (kunst) dan ilmu (wetwns cahp).
Joyce Metchel	pengambilan keputusan melalui secara umum.
Karl W. Duetch	pengambilan keputusan melalui sarana umum.
Joyce Metshel	pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan untuk masyarakat.
Chappy Hary Cahyono	macam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara menyangkut proses menentukan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu.
Prof. Miriam Budiharjo	selalu menyangkut tujuan masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Selain itu juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan perorangan.

Secara umum, politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu dan melaksanaan tujuan itu. Unsur-unsur dalam pengertian politik adalah sebagai berikut :

1)       Negara, merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

2)       Kekuasaan, yang kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memenuhi tingkah laku atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan pelaku.

3)       Kebijakan umum merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau suatu kelompok politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.

4)       Pembagian kekuasaan.

b.      Pengertian Partai Politik

Menurut  pasal  UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor  2 Tahun 2008 tentang Partai, dijelaskan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya menurut Pasal 2  menjelaskan seperti berikut :

a.   Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.

1)    Partai Politik didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh   pendiri Partai Politik dengan akta notaris.

2)      Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.

b. Pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

c.    Akta notaris harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.

d.   AD memuat paling sedikit:

1)         asas dan ciri Partai Politik;

2)         visi dan misi Partai Politik;

3)         nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;

4)         tujuan dan fungsi Partai Politik;

5)         organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;

6)         kepengurusan Partai Politik;

7)         mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;

8)         sistem kaderisasi;

9)         mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;

10)      peraturan dan keputusan Partai Politik;

11)      pendidikan politik;

12)      keuangan Partai Politik; dan

13)      mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

e.       Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Berikut ini ada beberapa defenisi yang berkaitan dengan partai politik, sebagai berikut :

TOKOH	PENGERTIAN PARTAI POLITIK
Carl J. Friedich	sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material.
R.H. Soltau	sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu politik, dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan  umum mereka.
Sigmaund Neumann	organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan, serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

c.       Fungsi Partai politik

Menurut pasal 11 UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana :

1)   Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warganegara RI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2)   Penciptaan iklim kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat

3)  Menyerap,  penghimpun,  dan  penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara

4)     Partisaipasi politik warganegara

5)  Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai politik melalui pelaksanaan fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, perumusan dan penyaluran kepentingan serta komunitas politik secara riil akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, merekatkan berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat, mendukung integrasi dan persatuan nasional, mewujudkan keadilan, menegakkan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menjamin terciptanya stabilitas keamanan.

d.      Tujuan Partai Politik

Menurut pasal 10 UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa tujuan Partai Politik meliputi :

TUJUAN UMUM	TUJUAN KHUSUS
a) Mewujudkan   cita-cita  nasional  bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945	a)   meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
b) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;	b)   memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
c) Mengembangkan   kehidupan  demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.	c)   membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
d) Mewujudkan   kesejahteraan  bagi  seluruh rakyat Indonesia.

e.      Klasifikasi Partai Politik

Partai Politik dapat diklasifikasikan seperti berikut :

INDIKATOR/ TOKOH	JENIS	CIRI-CIRI
komposisi dan fungsi keanggota-an	Partai Massa.	mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota.  Oleh  karena itu, biasanya terdiri dari pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat, yang sepakat  untuk bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan sesuatu program yang biasanya luas dan kabur.
	Partai Kader.	mementingkan ketaatan organisasi dan disiplin kerja dari anggotanya.  Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon-calon anggota dan mencatat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.
sifat dan orientasi	Partai Perlindungan.	Pada umumnya memiliki organisasi yang kendor dalam tingkat nasional, meskipun dalam tingkat lokal sering cukup ketat. Disiplinnya lemah dan tidak mementingkan pemungutan iuran secara teratur.  Tujuan utamanya adalah memenangkan pemilu untuk anggota yang dicalonkannya, karena itu hanya giat menjelang masa pemilihan.
	Partai Ideologi atau Partai Asas.	Partai ini biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Calon anggota diadakan saringan, sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan disyaratkan lulus melalui beberapa tahap percobaan. Untuk memperkuat ikatan batin dan kemurnian ideologi maka dipungut iuran secara teratur dan disebarkan organ-organ partai yang memuat ajaran serta keputusan yang telah dicapai oleh pimpinan.
Mac Iver	Golongan Ekstrim Kiri (Partai Komu-nis Sosialis).	Asasnya pemilihan publik atau umum terhadap alat-alat produksi dengan penghapusan pajak, kepentingan, dan keuntungan privat. Sikapnya anti imperialis dan pasifis, revolusioner, keinsafan akan kelas-kelas masyarakat.
	Golongan Kiri (Partai Radi-kal Liberal).	Asasnya penguasaan publik atau umum, secara penuh atau sebagian terhadap sistem permodalan. Sikapnya reformis, anti imperialis, dan pasifis.
	Golongan Ekstrim Ka-nan (Partai Reaksioner).	Asasnya memperhatikan kapitalisme dengan penguasaan politik yang sekecil-kecilnya, kecuali dalam hal bea yang protektif (sama dengan asas partai Konservatif). Sikapnya imperialis, nasionalis, militeris, dan keinsafan kelas-kelas dalam masyarakat.
	Golongan Ka-nan (Partai Konservatif).	Asasnya memperhatikan kapitalisme dengan penginsafan politik yang sekecil-kecilnya, kecuali dalam hal bea yang protektif. Sikapnya imperialis, nasionalis, dan industrialis.
Meurice Duverger	Sistem Satu Partai/ Partai Tunggal.
	Sistem Dua Partai/ Dwi Partai.
	Sistem Banyak Partai/ Multi Partai.

  D.      Budaya Politik Partisipan

1.       Pengertian Partisipatif

Kata partisipatif berasal dari kata partisipasi (participation, Inggris), yang berti ambil bagian atau ikut serta berperan serta dalam suatu usaha bersama dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Di bawah ini diuraikan beberapa pengertian partisipasi politik menurut para ahli, diantaranya :

TOKOH	PENGERTIAN PARTISIPASI POLITIK
Miriam Budiardjo	semua kegiatan melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum.
Herber Mc. Closky	kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum.
Norman H. Nie dan Sidney Verba	kegiatan pribadi warganegara yang legal serta sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang mereka ambil.

Jadi partisipasi politik adalah kekgiatan seseorang atau kelompok orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik secara aktif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkan dan tidak merugikan.

2.       Bentuk-Bentuk Budaya Politik

Bentuk-bentuk partispasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

KONVENSIONAL	NON KONVENSIONAL
Pemberian Suara (voting)	Pengajuan petisi
Diskusi kelompok	Berdemontrasi
Kegiatan kampanye	Konfrontasi
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	mogok
Komunikasi individual dengan pejabat politik/ administratif.	Tindak kekerasan politik terhadap harta bende berupa ; pengrusakaan, pemboman dan pembakaran.
	Tindak kekerasan politik terhadap manusia, berupa; penculikan, pembunuhan dan perang gerilya/ revolusi

Bentuk-bentuk partispasi politik menurut para ahli, yaitu :

TOKOH	BENTUK PARTISIPASI POLITIK
J.J. Rousseau	Melalui partisipasi, seluruh warganegara dapat aktif dalam kehidupan politik secara langsung dan berkelanjutan maka negara dapat terikat ke dalam tujuan kebaikan sebagai kehendak bersama. Berbagai bentuk partisipasi politik tersebut dapat dilihat dari berbagai kegiatan warganegara yang mencakup, antara lain : a.  Terbetuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara. b.  Lahirnya LSM-LSM sebagai pengawas sosial maupun pemberi masukkan terhadap kebijakan pemerintah. c.    Penyelenggaraan pemilu yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia untuk dipilih atau memilih, misalnya kampanye, menjadi pemilih aktif, menjadi anggota perwakilan rakyat dan sebagainya. d.       Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya; melalui unjuk rasa, petisi, protes, demonstrasi dan sebagainya.
Ramlan Surbakti	a.       Partisipasi aktif, mencakup kegiatan warganegara untuk mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan sarana kebiajakan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemerintah. b.  Partisipasi pasif, antara lain berupa kegiatan menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.
Milbrath dan Goel	a.      Apatis, adalah orang yang menarik diri dari proses politik b.      Spektator, adalah orang yang setidak-tidaknya ikut dalam pemilihan umum. c.     Gladiator, orang yang secara aktif terlibat dalam bentuk yang tidak konvensional.
Muller	Partisipasi individu dan partisipasi kolektif yang berwujud kegiatan secara tertulis.
Samuel Huntington dan Joan Nelson	a.     Kegiatan Pemilihan, termasuk sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, dan mencari dukungan bagi seorang calon yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pilihan. b. Lobbying, merupakan usaha perseorangan untuk menghubungi pengausa-penguasa pemerintah dan pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi hasil keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut sebagian besar orang. c.  Kegiatan Organisasi, merupakan partisipasi sebagai anggota dalam suatu organisasi, yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pemerintah. d.  Mencari koneksi, merupakan tindakan perseorangan yang ditujukan kepada penguasa pemerintah, yang biasanya bertujuan memperoleh manfaat hanya untuk beberapa orang. e.   Tindakan kekerasan, merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang diambil, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilanm keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-oranmg atau harta benda.
Michael Rush dan Phlip Althoff	a.       Menduduki jabatan politik atau administratif b.       Mencari jabatan politik atau administratif c.       Aktif sebagai anggota partai politik d.       Pasif sebagai anmggota partai politik e.       Aktif sebagai anggota suatu organisasi semu politik f.         Pasif sebagai anggota suatu organisasi semu politik g.       Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi h.       Partisipasi dalam diskusi politik informal i.         Voting
Frank L. Wilson	Aktivis, partisipan, penganut dan orang-orang yang apolitik

3.       Sebab-Sebab Timbulnya Gerakan Partisipasi Politik

Menurut Myron Weiner, sedikitnya ada lima hal yang dapat menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi politik yang lebih luas dalam proses politik, yaitu :

BENTUK GERAKAN	PENYEBAB TIMBULNYA PARTISIPASI POLITIK
Modernisasi	sejalan dengan berkembangnya industrialisasi, perbaikan pendidikan dan media komunikasi massa, maka pada sebagian penduduk yang merasakan terjadinya perubahan nasib akan menuntut untuk berperan dalam kekuasaan politik.
Perubahan-perubah-an struktur kelas sosial	salah satu dampak modernisasi adalah munculnya kelas pekerja baru dan kelas menengah yang semakin meluas, sehingga mereka berkepentingan untuk berpartisipasi secara politis dalam pembuatan keputusan politik.
Pengaruh kaum inte-lektual dan komuni-kasi massa modern	kaum intelektual melalui ide-idenya kepada masyarakat umum dapat membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa dalam pembuatan keputusan politik. Demikian juga berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi modern mampu mempercepat penyebaran ide-ide baru.
Konflik di antara ke-lompok-kelompok pe-mimpin politik	para pemimpin politik berkompetisi memperebutkan kekuasaan. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka mencuri dukungan rakyat. Berbagai upaya yang mereka lakukan untuk memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dapat menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar hak-haknya terpenuhi.
Keterlibatan pemerin-tah yang meluas da-lam urusan sosial, ekonomi dan kebu-dayaan	perluasan kegiatan pemerintah dalam berbagai bidang membawa konsekuensi adanya tindakan-tindakan yang semakin menyusup ke segala segi kehidupan rakyat. Ruang lingkup aktivitas atau tindakan pemerintah yang semakin luas mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

4.       Budaya Politik Partisipan

Penerapan budaya politik partisipatif, menurut S. Yudohusodo dapat terwujud dalam beberapa hal, yaitu :

a.    Mengembangkan kebudayaan keterbukaan

b.  Mengembangkan kebudayaan mengajukan pendapat dan berargumentasi secara santun dalam semangat egalitarian.

c.  Mengembangkan budaya pengam,bilan keputusan secara terbuka dan demokratis, serta mengembangka sportivitas dalam berpolitik.

d.    Membiasakan proses rekruetmen kader secara transparan berdasarkan kualitas yang tolok ukurnya diketahui secara luas.

Agar penerapan budaya politik partisipatif dapat dilakukan maka terlebih dahulu harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

a.     Kemampuan dan kemauan untuk memahami seluk-beluk usaha bersama yang akan/ sedang dilakukan.

b.    Kemauan dan kemampuan untuk ambil bagian dalam salah satu atau beberapa tahap pada proses kegiatan tertentu, dalam satu atau beberapa aspek tertentu.

c.   Kesediaan  untuk  ikut memikul beban dan akibat kegiatan/ usaha bersama. Baik berupa korban atau bea, harta dan tenaga, dan juga menikmati hasil kegiatan bersama tersebut.

Keberadaan pelajar sebagai pemilih pemula perlu mengambil sikap dan langkah-langkah yang positif dan konstruktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, antara lain sebagai berikut :

a.   Aktif tanpa kekerasan dalam pemilihan umum, tetapi hindarkan diri dari kekerasan dan anarkhisme massa, ciptakan pemilu yang demokratis, damai, dan beradab.

b.    Pemilihan umum sebagai gerakan anti-korupsi, sebagai pemilih pemula aktif dan selektif dalam memilih calon pemimpin nasional dan wakil-wakil rakyat yang bersih, agar kelak dalam melaksanakan pemerintahan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

c.    Anti money-politics,       merupakan salah satu bentuk kecurangan dalam pemilu. Pelajar sebagai pemilih pemula hendaknya menggunakan  hati nurani dan akal fikiran yang sehat ketika menggunakan hak pilihnya memilih dalam pemilu.

d.   Tidak mudah dieksploitasi, merupakan salah satu media pembelajaran politik bagi terbentuknya komunikasi politik yang demokratis di masa mendatang. Oleh karena itu, pelajar sebagai pemilih pemula jangan mudah dieksploitasi dalam pemilu untuk kepentingan sesaat kelompok politik tertentu.

e.    Tidak apatis, komunitas  pelajar  yang memiliki  jumlah signifikan  jangan  bersikap    apatis   dalam pemilu. Gunakan hak pilih dengan menggunakan hati nurani dan akal fikiran yang  sehat ketika memilih dalam pemilu, baik memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen, presiden dan wakil presiden, partai politik sebagai  kontestan dalam pemilu, dan sebagainya.

(Source: http://budisma1.blogspot.com)